GARA - GARA BLACKBERRY

Gara- gara mendengar rencana produsen telephone pintar BlackBerry, Research In Motion (RIM) membangun bariknya di Malaysia, Pemerintah berencana mengkaji ulang sejumlah perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Negara lain.

Kata Menteri keuangan Agus Martowardojo , “Kami akan tahu fasilitas dibangun di negara tetangga kita dengan memanfaatkan FTA. Indonesia sangat agresif dalam menandatangani  komitmen globalisasi. Kalau tidak siap merespons, Indonesia akan kehilangan kesempatan.”

Indonesia akan sangat di rugikan jika tak mengambil langkah strategis. Berkaitan dengan BlackBerry, Potensi pasar di Indonesia sangat besar, tapi produksinya malah di lakukan di luar Indonesia, Pengenaan tarif barang mewah untuk ponsel BlackBerry atau barang telekomunikasi yang dibuat di luar negri tapi banyak di konsumsi di masyarakat Indonesia masih harus dikaji pemerintah

Kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Gita Wirjawan, mengungkapkan bahwa penjualan BlackBerry di Indonesia tahun depan di perkirakan mencapai 4 juta unit. Sedangkan di Malaysia hanya 400 ribu unit per tahun.

Kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono,  Pemerintah bisa saja menaikan pajak barang mewah suatu produk. Kewenangan itu ada di Direktorat Jendral Pajak. ‘ Tapi dia tidak boleh Diskriminatif. Artinya kalau barang itu importnya di kenakan, dalam negrinya juga harus di kenakan, katanya juga agar produsen mau membangun pabriknya di Indonesia, iklim usaha harus di perbaiki. Indonesia harus lebih kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya seperti Malaysia dan singapura, “ Penyediaan lahan, perizinan, itu selalu menjadi faktor yang selalu membuat kita selalu kalah bersaing.

Kata Menteri Perdagangan  Elka Pangestu menegaskan, bahwa penerapan pajak penjualan barang mewah tak boleh diskriminatif,  “ Baik yang di jual di dalam Negri ataupun Import,  menurutnya juga pengenaan pajak tambahan pada barang yang di anggap mewah, seperti telephon seluler dan laptop, merupakan salah satu instrument yang bisa di gunakan untuk meningkatkan produk di dalam negri.

Untuk meningkatkan produk dalam negri , pemerintah tidak hanya membahas soal disinsentif barang mewah, tapi juga tentang bagaimana meningkatkan penggunaan produk  - produk dalam Negri oleh pemerintah.

Kata Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik , Kamar dagang dan Industri Indonesia , Natsir Mansyur , Mendukung rencana pemerintah mengenakan disinsentif impor seluler dan laptop. “ Kata Pak Natsir … Bagus agar bisa mendorong produksi dalam negri “.

Catatan dari Koran Tempo, Sabtu 10 September 2011 halB2

PERLINDUNGAN KESEHATAN DI PERBATASAN

Posting Today 3 September 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya kasus yang menimpa seorang perawat di Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, karena memberikan obat keras kepada masyarakat yang membutuhkan, dinilai semakin menunjukkan kelemahan sistem hukum di Indonesia. Kasus hukum yang menjerat Misran, perawat di Kutai Kartanegara, terjadi akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kefarmasian.

Lemahnya sistem hukum akibatnya muncul kasus Misran-Misran seperti ini. Karena itu butuh PP untuk penyelenggaraan aturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, ujar Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, saat sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/5/2010).

Apabila dilihat secara seksama, kata Akil, aturan pemerintah tersebut yang berlaku untuk sandaran Undang-Undang Kesehatan tidak berlaku lagi, karena merujuk pada undang-undang yang lama tahun 2003. Sedangkan UU Kesehatan baru berlaku tanggal 13 Oktober 2009.

Kasus Misran berawal, ketika hakim PN Tenggarong yang diketuai oleh Bahuri dengan hakim anggota Nugraheni Maenasti dan Agus Nardiansyah memutus hukuman 3 bulan penjara, denda Rp 2 juta rupiah subsider 1 bulan pada 19 November 2009.

Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan UU 36/ 2009 tentang Kesehatan pasal 82 (1) ,Pasal 63 (1) UU No 32/1992 tentang Kesehatan yaitu Misran tak punya kewenangan memberikan pertolongan layaknya dokter. Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda, beberapa pekan lalu. Akibat putusan pengadilan ini, 13 mantri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pasal 108 dalam UU  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan justru memberikan perlindungan bagi masyarakat atas pemberian obat dari pihak yang berwenang.

"Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat agar pemberian dan pendistribusian obat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukannya," ujar Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sri Indrawati, saat sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (6/5).

Menurut Sri, pasal 108 ayat 1 UU 36/2009 tentang Kesehatan bermaksud mempertimbangkan secara hati-hati terhadap berbagai bahaya yang dapat timbul akibat pemberian obat yang tidak sesuai dengan kewenangan dokter.

Oleh karena itu, lanjut Sri, pihak pemberi obat harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan obat yang membahayakan pasien. Apabila obat diberikan oleh orang yang tidak memiliki keahlian maka akan terjadi bahaya seperti resistensi obat, kecacatan permanen, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Sehingga, pengawasan menjadi tidak terjamin.

"Karenanya, kami memohon kepada MK agar dapat memberikan putusan sebagai berikut, yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan, dan menyatakan pasal aquo tidak bertentangan dengan UUD 1945," jelasnya. 

Sebelumnya, Seorang perawat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Misran, merupakan perawat yang telah bekerja selama 20 tahun di wilayah Kutai dan pernah merasakan bui yang didakwa dengan alasan tanpa memiliki keahlian dan kewenangannya memberikan obat kepada pasien.

"Saya didakwa tanpa keahlian dan kewenangan. Konkritnya 17 tahun kami sebagai pimpinan puskesmas pembantu dan perawat semua," kata Misran beberapa waktu lalu.

Pasalnya, Misran pernah memberikan kepada pasiennya obat yang terdaftar G (Gevaarlijk/berbahaya). Hal tersebut, merupakan pelanggaran karena jenis obat berlabel G adalah kewenangan seorang dokter untuk memberikan terhadap pasiennya.

"Padahal dalam situasi darurat dan proses rujukan tidak bisa dilaksanakan karena terkendala faktor kondisi geografis, wilayah, tenaga, biaya, jarak dan ketersediaan sarana transportasi," tambahnya.

Padahal, kata dia, wilayah Kutai, tidak ada seorang pun dokter yang ada hanya para perawat atau yang bekerja di Puskesmas. Karena itu, Misran merasa, UU tersebut terutama dalam pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya telah bertentangan dengan UUD 1945.

"UU tersebut tidak saja merugikan hak konstitusional tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas di daerah terpencil, yang tidak ada dokter, tidak ada apotek, dan tenaga apoteker," ungkapnya. Pemohon juga meminta, agar MK mengabulkan permohonan pemohon.